TELISIKNEWS.COM,BATAM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait dugaan limbah minyak dari perbaikan kapal yang ada di galangan PT. Marcopolo Shipyard Batuaji Tanjung Uncang Batam.
Akibat dari pencemaran limbah minyak tersebut, masyarakat sekitar Pulau Labu dan Pulau Air merasa dirugikan karena rata -rata mata pencariannya adalah nelayan.
Menurut Werton Panggabean selaku ketua Komisi III menyatakan bahwa, dewan hanya memfasilitasi antara pemilik kapal (onwer) dan pemilik galangan kapal dalam hal ini PT Marcopolo, agar kondisi saat ini yang melanda atau merusak terumbu karang di laut yang dampaknya merugikan terhadap nelayan.
“Karena itu, kita memberikan ruang dimana kasus ini sudah masuk dalam ranah hukum. Untuk itu, kita harus menunggu dulu dari hasil penyelidikan,” kata Werton, Selasa (2/2/2021) di kantor DPRD Batam usai rapat.
Lanjut Werton, dewan juga meminta kepada pihak pemilik kapal dan pemilik galangan kapal agar kapalnya jangan diberangkatkan sebelum selesai permasalahan ini. Kemudian agen kapal juga diminta untuk membuat surat pernyataan sebagai jaminan bahwa, kapal tersebut tidak diberangkatkan sebelum persoalan diselesaikan atau clear and clear.
Werton Pangabean juga mengatakan, atas kejadian tersebut banyak memuat kesalahan dan saat bersandar kapal berbendera India tersebut tidak mengantongi sertifikat.
“Sesuai keterangan PT. Marcopolo dan pihak kapal tadi, kita menemukan banyak kejanggalan. Saya tanya ke pihak kapal ternyata tidak mengantongi sertifikat untuk berlabuh,” tuturnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Batam Arlon Veristo, Anggota Komisi III Ari Sembering, Dandis Rajaguguk, perwakilan PT. Marcopolo Shipyard, agen kapal Kadis DLH, Camat Bulang, Lurah Batu Legong, RT/RW Pulau Labu dan Pulau Air dan perwakilan warga setempat.
Editor : Nikson Juntak
