Hakim Melow, Terdakwa Roma Nasir Hutabarat Akui Ada Uang Lebih 60 Konsumen di PT BRB

Terdakwa Roma Nasir Hutabarat (kemeja putih ) usai disidangkan di PN Batam (nik).

TELISIKNEWS.COM,BATAM -Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dengan agenda keterangan dari terdakwa Roma Nasir Hutabarat selaku Direktur PT Batam Riau Bertuah (BRB),Selasa (30/4/2024) di Pengadilan Negeri Batam.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terlihat melow atau terbawa perasaan bahwa, perkara ini tidak seharusnya masuk sampai ke pengadilan ini. Sehingga sidang terlihat seperti sidang perdata yang menunjukkan bukti surat, dan uang siapa saja yang sudah dikembalikan kepada konsumen yang membeli ruko ke PT BRB.

Bacaan Lainnya

Diduga Kangkangi Perjanjian, Terdakwa Nasir Hutabarat Tidak Serahkan ke Koperasi Karyawan BP Batam
Diawali pertanyaan dari ketua majelis hakim, Beny Yoga kepada terdakwa Roma Nasir Hutabarat. Sudah berapa lama menjadj pengusaha property dan berapa harga satu ruko yang dijualnya ke konsumen dalam perkara ini ?.

Jawab terdakwa Nasir, bahwa ia sudah memulai bisnis property sejak tahun 2003 sampai sekarang dan menjabat sebagai direktur.

Sejak tahun 2016 bekerjasama dengan Koperasi Karyawan (kopkar) BP Batam di tanah seluas 20000 m2 di Bida Ayu Tanjung Piayu, Kecamatan Seibeduk.
Lima Korban Dugaan Penipuan Terdakwa Roma Nasir Hutabarat Beri Keterangan di Persidangan, Ini Kerugiannya

“Ada 74 ruko yang di bangun dilokasi tersebut, dengan harga per unit ruko sebesar Rp.588 juta, dan apabila ruko itu berada di hook maka perbedaan harganya Rp 60.000 saja,” kata terdakwa Roma Nasir Hutabarat.

Sementara, kata terdakwa Nasir Hutabarat lagi, ada 60 konsumen menitipkan uang nya di PT Batam Riau Bertuah dari uang yang disetorkan setelah dipotong biaya AJB, BPHTB, biaya notaris dan listrik.

“Sejak ada kelebihan (dititipkan bahasa terdakwa Nasir Hutabarat) uang konsumen itu, saya sudah suruh staf untuk memanggil para konsumen mengambil ke kantor, tapi sampai sekarang masih ada sekitar 15 orang lagi yang tidak mau mengambilnya,” katanya.

Kemudian, hakim anggota David Sitorus menyampaikan bahwa ada konsumen yang membayarkan sebesar Rp 39, 4 juta, untuk AJB sebesar Rp.3,2 juta dan BPHTB pisah.

“Makanya saya bilang kemarin, data mu yang 12 itu mana, yang di bayarkan AJB berapa dan BPHTB berapa dan sisa uangnya dimana ,” tanya David sambil meninta bukti -bukti pembayran ke terdakwa Nasir Hutabarat.

Selanjutnya, para konsumen yang tidak mengambil kelebihan, seperti konsumen bernama Munir. Dimana biaya BPHTB sebesar Rp 5 juta, PLN sebesar Rp 700 ribu dan biaya notaris Rp 750 ribu.

“Makanya saya tanya, kamu tidak mengerti. Ini tidak dibayarkan konsumen tapi kamu bayarkan kan. Berarti dari uang masuk itu kau potong, itulah tidak kau sebutkan. Karena orang -orang itu seolah -olah kau makan uang mereka,” ujar hakim David Sitorus pada terdakwa Nasir Hutabarat.

Sebelumnya, Dr Effendy Saragih, SH, MH ahli hukum pidana dari Universitas Tri Sakti, Jakarta menjelaskan bahw dimana seseorang menawarkan sesuatu, keuntuntungan -keuntungan pada orang lain seperti bebas AJB dan BPHTB, lalu orang tertarik dan sudah membayar sesuai yang disepakati dari awal ke PT tersebut.

Ternyata, ditagih lagi pengurusan, AjB, BPHTB dan akta notarisnya. Tentu saja dalam hal ini sudah ada perbuatan yang tidak benar. Yang pokoknya itu adalah bebas pembayaran, AJB, akta notaris dan BPHTB.

“Jelas ini sudah ada rangkaian kata atau unsur bohong, yang mana seorang direktur itu sudah memiliki keuntungan atas perubahan dari perjanjian awal,” tutur Effendy Saragih.

Sebelumnya, Ketua umum Koperasi Karyawan Badan Pengusahaan (BP) Batam Tahun 2020 – 2024, Muhammad Ali memberi keterangan bahwa ada perjanjian bersama antara Koperasi karyawan BP Batam selaku pihak pertama atau penyedia lahan dengan PT Batam Riau Bertuah (Roma Nasir Hutabarat) selaku pihak pengelolah atau pengembang Ruko dan Kios serta meja lapak di Bida Trade Center Biida Ayu Kecamatan Sei Beduk Tanjung Piayu Batam. Sedangkan konsumen dalam perjanjian tersebut menjadi pihak kedua.

Dalam perjanjian tahun 2015 -2017 yang ditanda tangani ketua Koperasi BP Batam saat itu yakni, Bambang Wintolo, ada point -point hak dan kewajiban yang harus disepakati. Yakni, pihak pertama: menerima 18 unit kios dan 16 unit meja Lapak pasar serta menerima 15% dari pengelolaan pasar dan parkir atas pembebasan lahan dan penetapan Lokasi untuk membangun Ruko.

“Namun hingga saat ini, saya sebagai ketua Koperasi Karyawan BP Batam tidak ada menerima 18 unit kios, 16 unit meja lapak dan 15 persen sesuai surat perjanjian tahun 2015 -2017 itu dari pihak pengelolah (Nasir Hutabarat). Untuk surat perjanjian tahun 2019 -2020 juga saya tidak ada diberikan oleh ketua sebelumnya,” tegas Muhammad Ali, Rabu (3/4/2024) di ruang persidangan Pengadilan Negeri Batam.

Atas perkara ini, terdakwa Roma Nasir Hutabarat didakwa oleh jaksa penuntut umum Immanuel Karya So dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. (Nik).

Editor : Novi

Pos terkait

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan oleh advertiser. Wartawan Telisiknews.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.