Terkait UWTO 200 meter di Nol kan, Kata Menteri Sofyan itu Penghasilan BP Batam

TELISIKNEWS.COM, BATAM- Sofyan A. Djalil. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia hadir di Kota Batam untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, Jumat (20/12/2019) di Kampus UNIBA Batam Center.

Sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kepulauan Riau (Kepri). 1.456 sertifikat tanah diterima oleh masyarakat yang mendiami tiga dari 37 titik Kampung Tua di Kota Batam.

Bacaan Lainnya

Sisanya berupa sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk penerima di tujuh kabupaten kota di Kepri, sertifikat Redistribusi untuk masyarakat di Kabupaten Karimun, dan Sertifikat Konsolidasi Tanah dari Kota Tanjungpinang. Tutur Sofyan kepada awak media.

Sofyan menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kampung Tua Tanjung Riau, Sei Binti, dan Tanjung Gundap ini merupakan langkah pemerintah mengembalikan hak masyarakat. Dimana mereka yang menetap di sana sejatinya memang berhak atas lahan tersebut.

‘Kampung tua adalah tanah  masyarakat sebelum ada BP Batam, dan selama ini pemerintah tidak menyelesaikan secara tuntas. Ada 37 titiik di Batam dan 34 titik yang belum selesai dan ribuan sertifikat yang belum selesai. Kita akan menyelesaiakan yang tidak ada masalah dan segera diselesaiakan yang belum clear,” kata Sofyan

Sofyan A Jalil menegaskan jika semua lahan di Seluruh Indonesia bersertifikat pada tahun 2025 mendatang. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum.

“Paling lambat tahun 2025, sudah terdaftar semua,” ujar Sofyan

Terkait tanah di Rempang – Galang di pulau Batam, kata Sofyan masih dalam proses. Mudah – mudahan dengan Rudi sebagai BP batam akan segera diselesaikannya.

Sementara, untuk Uang Wajib Tahunan Otorita ( UWTO) 200 meter yang sebelumnya ada rencana di nol kan, menurut Sofyan tidak bisa mengambil keputusan tersebut karena itu sumber penghasilan BP. Batam. Ujarnya. (BB)

Editor: Nikson Juntak

Pos terkait

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan oleh advertiser. Wartawan Telisiknews.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.