TELISIKNEWS.COM,BATAM – Tidak ada sehebat Walikota Surabaya, Tri Risma Harini dan seantero mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menangani persoalan sosial ekonomi bagi warganya.
Baik dalam penggusuran pedangan kaki lima, anak jalanan, banjir dan bencana, pekerja sex komersial serta pemindahan rumah -rumah kumuh ke tempat rumah susun sederhana. Semuanya itu patut diacungkan jempol
Sementara langkah pemerintah Kota Batam yang melakukan penertiban terhadap para pedagang sepanjang jalan jembatan 1 dan 2 Barelang atau pengusaha skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai sebagai kebijakan tidak populis. Karena, pelaku usaha digusur tanpa dilakukan pemetaan dan solusi.
Hal ini diungkapkan pemerhati sosial dan juga praktisi hukum, Cypriana Situmorang, Jumat (14/6/2019). Dan mengatakan bahwa terkait penggusuran yang dilakukan Pemko Batam terhadap pedagang dan pelaku UMKM dengan alasan telah melanggar Peraturan Daerah (Perda).
Seharusnya sebelum dilakukan penggusuran, dilihat dulu apakah usaha yang ditertibkan itu bisnis musiman atau sudah menetap.
“Kalau menetap, ini memang harus ditertibkan. Tapi harus dicarikan solusi dulu, apakah mau ditempatkan atau dipindahkan ke tempat yang layak berusaha karena mereka itu juga jadi dayak tarik wisata”
“Pemko atau instansi mana pun itu harus menyediakan solusi, bukan hanya menggusur. Karena ada ratusan warga yang menggantungkan hidup dari usaha tersebut,” kata Cypriana.
Lanjut Cypriana, biasa yang jualan di sepanjang jembatan itu kebanyakan usaha kuliner, baik warung kopi, bakso, jual kepiting, jagung bakar atau usaha minuman dan lainnya.
“Pemko sudah memikirkan mencari solusi dengan membuat sentra-sentra kuliner. Jadi itu kan, sumber PAD juga. Jika lokasinya strategis pasti mereka mau pindah,” himbaunya.
Atas ketidakanya solusi tersebut, sebanyak 60 warga pedagang sepanjang jalan jembatan Barelang datangi kantor DPRD Kota Batam untuk mengadukan nasibnya, terkait penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
Delta salah seorang pedagang jagung jembatan 1 Barelang mengatakan bahwa, kehadiran mereka datang ke DPRD Batam untuk mengadukan nasib dan mempertanyakan soal penggusuran tanggal 14 Juni 2019 ini.
“Kami meminta kepada pemerintah Batam agar janganlah menggusur begitu saja, karena kami ini bukan jualan satu atau dua hari saja bahkan sudah puluhan tahun berjualan di jembatan 1 tersebut”
“Selain itu, kami minta agar diajak juga duduk bicara jangan hanya main surat peringatan 1 dan 2 aja. Kami ini kan mau hidup dan membiayai anak -anak sekolah,” kata Delta.
Nikson Juntak
