TELISIKNEWS.COM,BATAM – Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang diwakili Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tengku Firdaus, SH., MH., dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi, SH., MH., menghadiri upacara pembukaan Diklat lanjutan Maritime Trafficking Route Southeast Asia (MTR-SEA) kerja sama Badan Diklat Kejaksaan R.I dengan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC).
Kegiatan ini juga diikuti oleh National Programme Coordinator Global Maritime Crime Programme Unodc Fatimana Agustinanto M.A, Senin (27/ 11/2023) di Hotel Harris Barelang Kota Batam. Ujar Kasipenkum Kejati Kepri, Denny Enteng Prakoso.
Peserta diklat terdiri ini, ada dari 9 orang dari pihak Internal Kejaksaan yaitu Jaksa pada beberapa satuan kerja terkhusus pada wilayah dengan Tipologi Kepulauan dan terdapat peserta dari UNODC yang berprofesi sebagai Jaksa pada Negara Filipina (State Prosecutor).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Diklat (Kabadiklat) Kejaksaan R.I Tony T. Spontana bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta dari Negara Filipina yang hadir pada pelatihan ini, serta merasa sangat senang dan berharap dapat menjalin kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan terkait penegakan hukum di bidang kemaritiman pada kedua Negara saat ini dan masa mendatang.
Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, termasuk di dalamnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebesar tiga per empat dari total wilayah indonesia atau sekitar 5,8 juta km2, yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 95.200 km. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai Negara maritim. Ungkapnya.
Dibalik luasnya perairan Indonesia dengan sumber daya lautnya yang melimpah, tentu merupakan aset yang berharga dalam rangka pembangunan perekonomian di Indonesia.
Namun demikian, Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti illegal fishing, penyelundupan narkoba, human trafficking/penyelundupan manusia, boat people (manusia perahu), terorisme dan perompakan di laut. Tegasnya.
Lanjutnya, Indonesia dan Filipina memiliki banyak kesamaan di mana kedua Negara sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara, serta mempunyai kesamaan kondisi geografis sebagai Negara Kepulauan dengan areal laut yang cukup luas.
Demikian juga permasalahan penegakkan hukum terhadap kejahatan Transnasional yang terjadi di laut termasuk kasus- kasus yang terjadi diperbatasan kedua Negara.
“Karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di bidang kemaritiman dengan baik. Melalui pelatihan ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam bagaimana mempersiapkan suatu kasus, menganalisa dan memastikan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh pada saat penyidikan tindak pidana yang terjadi di laut dapat disajikan secara sah di ruang persidangan, serta memahami berbagai ketentuan Internasional terkait Visit, Board, Search, And Seizure (VBSS),” tutur Tony T. Spontana.
“Sehingga pengetahuan yang akan kita peroleh akan membantu kita menjadi lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum terkait kemaritiman. Selama pelatihan ini, mari kita tingkatkan kolaborasi dan saling berbagi pengalaman. Berinteraksi satu sama lain akan memperkaya pengalaman dan membangun jaringan yang lebih kuat di antara kita dan di kedua Negara,” pintanya.
“Berharap kita semua dapat memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Jadikan setiap sesi pelatihan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Semoga setiap pengetahuan yang kita peroleh dapat diaplikasikan dengan baik dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya yakin kita akan meninggalkan pelatihan ini dengan bekal yang lebih baik untuk menghadapi tantangan penegakkan hukum terkait kemaritiman di masa depan,” harap Tony dalam sambutanya.
Kemudian, selama pelatihan ini dapat meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi pengalaman, berinteraksi satu sama lain untuk dapat memperkaya ilmu dibidang kemaritiman dan membangun jaringan yang lebih kuat diantara kedua Negara.
Kegiatan ini diagendakan akan berlangsung selama 5hari mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023. (Ril).
Editor : Nikson Juntak
