TELISIKNEWS.COM,BATAM – Ditetapkan PT Moya Indonesia sebagai pemenang lelang dan menjadi pengelolaan air Batam mengantikan PT ATB, banyak pro dan kontra lewat pemberitaan berseleweran di media cetak, online hingga di media sosial.
Aktivis buruh senior Provinsi Kepri, Syaiful Badri mengatakan bahwa pro kontra peralihan pengelolaan air bersih dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke PT Moya Indonesia wajar terjadi, namun ia mengingatkan agar peralihan tersebut jangan menjadi komsumsi politik.
Lanjut Saiful Bahri, Indonesia perlu membumikan politik air yang setidaknya mencakup aspek kepemilikan, pemanfaatan, dan kedaulatan.
Pertama, aspek kepemilikan. Aspek ini mengandung arti bahwa sudah saatnya air menjadi hak kepemilikan umum yang mesti dikelola oleh negara. Pengakuan atas hak-hak dasar tersebut sebenarnya sudah tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 33. Atas dasar itu semestinya kehadiran negara bisa terwujud nyata dan agenda liberalisasi pengelolaan air bisa diakhiri.
Kedua, aspek pemanfaatan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan langsung oleh masyarakat umum. Air sungai, air tanah, air laut, air sumur, air danau, dan sebagainya adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu rakyat, selama tidak menimbulkan bahaya bagi individu lainnya.
Ketiga, aspek kedaulatan. Dalam konteks ini, suatu negara yang mampu mengelola potensi sumber daya air dengan baik dan tidak bergantung kepada negara lain akan mampu muncul sebagai negara kuat, baik dari sisi manusianya maupun pasokan bahan pangannya.
Karena itu, kedaulatan atas air perlu ditegakkan. Sebab, bila pengelolaan sumber daya air terlalu berpihak kepada pemilik modal (kapitalis) maka akan menyebabkan hilangnya kedaulatan. Negara akan gagal dalam memenuhi kebutuhan air yang paling mendasar bagi rakyatnya. Tutur Saiful S.H, Kamis (10/9/ 2020) pada Telisiknews. com di Batam Center.
Semestinya pengelolaan air di Batam oleh pemerintah lansung seperti daerah lain. Mungkin pemerintah belum mampu atau belum mempersiapkan diri.
Terkait digantinya PT ATB, berharap perusahaan baru dapat melakukan inovasi- inovasi yang lebih. Selama ini ATB sudah merasa nyaman, akhirnya begitu -begitu saja. Padahal masyarakat tidak begitu merasakan kelebihan pelayanan sedangkan harga air di daerah lain jauh lebih murah di banding di Batam yang dikelola ATB.
“Dengan isu yang berkembang saat ini, saya melihat ATB sudah menunjukan hal- hal yang tidak baik untuk dilakukan kerjasama”
“Bagi saya ATB juga tidak mempunyai track record yang baik. Sepuluh tahun lalu, saya bersama beberapa SP/SB yang ada di Batam melakukan Aksi ke kantor ATB terkait Kenaikan tarif hingga berdampak langsung pada KHL. Dan saat itu berkembang isu yang rame di media masa bahwa, untuk memuluskan tujuannya, ATB diduga memberikan grafitasi kepada beberapa oknum pimpinan dan anggota DPRD waktu itu,” ujar Saiful.
Semestinya ATB menjadi mitra yang baik bagi pemerintah agar bisa selalu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, tetapi malah beberapa kali menunjukan ada kekisruhan.
Dalam isu yang berkaitan berakhirnya konsesi ATB dengan BP Batam, berharap para elit politik di Batam ini tidak mejadikan hal tersebut untuk konsumsi politik dengan tujuan menyerang lawan. Masyarakat juga harus jeli, jangan di jadikan striker elit politik.
Jika memang terjadi pergantian yang mengelola air di Batam, bisa saja dalam masa transisi dan ada konsekuensi logis yang akan dihadapi. Tapi semua pihak harus bisa meminimalisir semaksimal mungkin, demi masyarakat Batam dan dunia usaha di Kota Batam. Pungkasnya.
Editor : Nikson Juntak
