TELISIKNEWS.COM,BATAM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Propinsi yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah.
Dugaan fiktif dana hibah bantuan pemerintah yang disalurkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri terhadap 46 LSM dari anggaran tahun 2020. Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Kepulauan Riau (Kepri), TS Arif Fadillah seharusnya bertanggungjawab terkait anggaran ini.
Saat mencoba konfirmasi ke nomor telepon selulernya 081170196xx dan 081113672xx milik TS Arif Fadillah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, terkait dugaan fiktif dana hibah bantuan pemerintah dari temuan BPK RI Perwakilan Kepri tersebut, tidak menjawabnya.
Sementara menurut seorang politisi yang juga anggota dewan aktif mengatakan bahwa, yang paling bertanggungjawab terhadap anggaran tersebut adalah Sekdaprov Kepri.
“Dari TAPD itu pasti ketauan, anggaran berawal darimana. Jadi Sekdaprov lah yang paling bertanggungjawab dalam hal temuan BPK RI Kepri itu,” ujarnya, Rabu (7/4/2021) pada Telisiknews. com.
Hal yang juga mencoba menghubungi nomor telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kepulauan Riau, Yuzet tidak diresponnya. Ia lebih memilih untuk me-reject panggilan tersebut.
Anggaran sebesar Rp 5,6 miliar yang ditelusuri oleh BPK tersebut, dibuat untuk kegiatan olahraga mulai dari Badminton, Tenis Meja, Futsal, Biliar, Catur, Sepak Bola, Pengadaan alat -alat olahraga, sarana dan prasarana Bola Voli dan Touring akbar se- Indonesia.
Kegiatan itu katanya dilakukan dimasa Pandemi Covid 19 tahun 2020. Namun kenyataannya bahwa kegiatan itu tidak ada sesuai pengakuan dari ketua – ketua Cabang Olahraga (Cabor) Kepri.
Editor : Nikson Juntak
