TELISIKNEWS.COM, BATAM – Selesai sudah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga gelombang ketiga di Kota Batam, Kepulauan Riau. Walaupun PPDB masih menyisakan masalah.
Ada ratusan siswa yang tidak dapat kursi di SMA dan SMK negeri, sedangkan kuota penerimaan dari sekolah sudah sangat maksimal. Apabila dipaksakan, sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar.
Tidak tertampungnya para siswa tersebut, Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi serta Plt Gubernur Kepri Isdianto, tetap kukuh agar semua siswa ditampung di sekolah negeri.
Dengan kebijakan para pemegang pucuk pimpinan di Batam secara khusus di Kepri ini, maka rencanyanya mendirikan dua sekolah baru tahun ini. Namun rencana itu baru akan dibangun tahun depan.
Bagaimana nasib anak -anak siswa sekolah luar biasa negeri (SLBN) yang setara dengan SMA /SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan Propinsi Kepri?. Tanya orang tua siswa yang anaknya tidak dapat kursi di SLBN Batam.
Menurutnya, nasib anak-anak SLB ini seakan di anak tirikan atau kurang di perhatikan Pempro Kepri. Sebanyak 26 anak SLB yang ingin sekolah di SLBN Batam Center namun tidak dapat kuota kursi.
Tidak tertampungnya 26 anak SLB ini karena faktor: guru yang kurang dan ruang kelas yang tidak cukup. Sementara saat itu Gubernur Nurdin dan Walikota Batam, Rudi langsung memberi solusi, menggumpulkan orang tua murid yang anaknya tidak tertampung di SMA/SMK Negeri Batam Center.
“Sementara, anak-anak kami yang tidak tertampung di SLBN ini tidak ada perhatian. Beruntung ada solusi dari komite sekolah dan guru bersama wali murid, sepakat menerima 26 murid dengan syarat masuk siang,” ujar salah seorang wali murid, Selasa (23/7/2019) kepada Telisiknews.com.
Berharap kepada Muhammad Dali
selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri agar memperhatikan anak -anak SLBN yang ada di Kepulauan Riau ini secara khusus di kota Batam.
Selain itu agar guru ditambah lagi di SLBN Batam Center, karena jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah murid yang saat ini sebanyak 270 siswa /siswi.
“Idealnya satu kecamatan ada satu SLB Negeri sehingga akses dari mereka, penyandang disabilitas ini bisa lebih dekat, mendekati tempat mereka tinggal dengan tempat mereka belajar,” pintanya.
Nikson Juntak
