TELISIKNEWS.COM, BATAM – Kejari ( Kejaksaan Negeri ) Batam sedang menyelidiki kegiatan belanja komsumsi makan dan minum di pimpinan DPRD Kota Batam menyangkut anggaran 2017, 2018 dan 2019. Di nilai berpotensi merugikan negara dan mengarah kedugaan praktek korupsi.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedie Tri Haryadi menerangkan, sebab pemecahan paket proyek itu menyebabkan pengadaan tidak di tender alias penunjukan langsung (PL). Sehingga peluang pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga termurah melalui persaingan pihak ketiga dalam tender menjadi tertutup.
“Jika paket proyeknya di pecah – pecah maka dengan penunjukan langsung (PL), padahal paketnya bisa di tender. Disitulah potensi kerugian negara ada, saat ini kita masih tahap penyelidikan,” kata Dedie Tri Haryadi, Rabu (18/3/ 2010) pagi di Kantor Kejari Batam.
Perkara ini atas laporan dari masyarakat dan sesuai alat bukti Pasal 84 ayat 4. Dimana adanya perbuatan melawan hukum karena adanya kerugian negara. Terkait dugaan korupsi ini sudah di komunikasikan ke BPKP.
Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tercantum yakni, tahun 2017 sebesar Rp 500 juta, tahun 2018 sebesar Rp 800 juta dan tahun 2019 sebanyak Rp 750 juta. Sehingga indikasi kerugian negara sekitar Rp 2 milyar lebih.
“Karena itu harus diundangan dulu untuk menanyakaan, siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, yang ada dugaan kerugian negara sekitar Rp 2 milyar lebih ini,” ujar Dedie, didampingi Kasi Pidsus Hendarsyah, Kasi Barang Bukti, Dicky dan Jaksa Mega Tri.
Terkait dugaan adanya kerugian negara ini, yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris DPRD Kota Batam. Dan sebanyak 20 orang telah diminta keterangannya.
“Jadi untuk saat ini, kami belum bisa menyebutkan paket – paket apa saja yang di PL kan, serta siapa orang yang sudah dimintai keterangan. Tunggu selesai tahap penyelidikan ini,” tegas Kajari Batam.
Nikson Juntak
