TELISIKNEWS.COM, BATAM – Pemerintah kota Batam akan memberlakukan karantina wilayah atau yang belakangan ini populer disebut lockdown. Keputusan ini disepakati oleh semua instansi yang hadir dirapat terbuka di Engku Putri Batam Center, yang dipimpin Walikota Batam, Selasa (31/3/ 2020) siang.
Jika pemerintah tidak serius membereskan pandemi Covid-19, maka kota Batam akan seperti film Walking Dead; hantu-hantu berkeliaran karena Covid-19. Artinya, kota Batam akan menjadi kota hantu karena semua penduduknya punah terserang Covid-19.
Persiapan penanganan karantina wilayah memang harus memperhitungkan segala sesuatunya secara rinci dan terukur untuk jangka waktu berlakunya karantina, termasuk masalah anggaran, logistik, ketersediaan pangan, barang-barang konsumsi, obat-obatan, bantuan tunai untuk masyarakat kurang mampu serta mekanisme pemberiannya.
Namun dalam rapat tersebut, Pemerintah kota (Pemko) Batam mengaku tidak memiliki anggaran. Hal ini disampaikan oleh Walikota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Rudi dan mengatakan bahwa, Pemko tidak memiliki anggaran.
“Pemko Batam tidak ada anggaran, karena itu mari kita saling bahu membahu dalam mengatasi ini. Dan bersama – sama memutus tali rantai dari virus Covid 19 ini,” kata Rudi.
Sementara dalam pertemuan dan rapat tersebut, PLN Batam hanya membantu dengan pembagian westafel dan hand sanitizer. Berharap Pemko Batam akan ada donatur untuk memberi sumbangan berupa sembako dan lainya, sehingga karantina wilayah ini bisa dilaksanakan.
Persoalan anggaran harus disediakan oleh APBN, bukan mengemis meminta rakyat menyumbang; rakyat dengan inisiatif sendiri pasti akan membantu semampunya. Contoh Pemerintah Malaysia menyediakan anggaran untuk proses Karantina sebesar hampir Rp 1.000 triliun. Untuk Indonesia bisa dihitung, baik anggaran maupun periode waktu berlakunya.
Pemerintah cukup punya dana untuk menghadapi karantina, asalkan APBN 2020 tidak dikorupsi. Ujar RF, seorang pemerhati sosial.
Nikson Juntak
