TELISIKNEWS.COM,BATAM – Di acara pembukaan Rakornas Kepegawaian Tahun 2022, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan sambutannya dan agar Pemerintah Pusat kembali meninjau aturan penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Apabila itu diterapkan maka ribuan pengangguran akan bertambah di Kepri.
“Ada 7450 tenaga orang honorer.di Kepri. Jika hal itu akan dilaksanakan maka pengangguran bertambah,” kata Ansar Ahmad di Hotel Marriott Harbour Bay, Batam, Kamis (21/7/2022) siang.
Pemprov Kepri masih menimbang-nimbang rencana rasionalisasi tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut. Karena Provinsi Kepri memiliki kondisi yang sangat berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia. Dimana daerah yang ada Kepri tersebar di berbagai pulau dan sangat membutuhkan tenaga-tenaga honorer.
“Kami minta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang tanaga non ASN itu. Karena Kepri sangat membutuhkan keberadaannya. Mungkin dicari cara lain, contoh meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka,” pinta Ansar.
Selain itu kata Ansar, dengan merasionalisasi saat ini akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional karena penambah pengangguran, hingga akan berpengaruh pada proses Pemilu 2024 mendatang.
“Rencana itu akan diberlakukan tahun 2023, dan dekat pemilu sehingga akan memberikan dampak,” ungkapnya.
Rakornas Kepegawaian dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana.
Adapun, tema Rakornas Kepegawaian kali ini adalah “Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan”. Kegiatan ini juga akan diselaraskan dengan BKN Award 2022.
Sejumlah narasumber turut serta, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, IT Executif Vice Presiden BCA Fransiscus Kaurrany, Head of People Operation Grab Indonesia Fini Margarina, Faunding ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian dan Manager of PMO PT. Pergadaian Persero Muhammad Ananda Rizky Putra.
Rakornas ini diikuti seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Rakornas ini ditujukan untuk menyiapkan kebijakan terbaru yang sesuai dengan kondisi terkini dalam manajemen ASN.
Rakornas tersebut menitik beratkan pada WFA (Work from anywhere). Menurut Bima, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen ASN, terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemi Covid-19.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak seluruh Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan Digital Governance secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi.
“Termasuk dampaknya pada perubahan sistem kerja ASN ke depan. Hal ini pula yang melatarbelakangi BKN untuk melaksanakan evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian se-Indonesia pada tahun 2022,” tuturnya.
Untuk itu, pergeseran pola manajemen ASN khususnya menyangkut skenario perubahan sistem kerja ASN menjadi isu utama yang diusung BKN melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian bertajuk
Perhelatan akbar bagi seluruh Pengelola Kepegawaian ini dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB sebagai mitra kerja BKN dan PT Pegadaian Persero sebagai narasumber yang membawakan pembahasan tentang sistem kerja dan inovasi layanan dari perspektif sektor pemerintahan.(ri).
Editor : Novi
