TELISIKNEWS.COM, SURABAYA – Anggota Pansus DPRD Kota Batam melakukan studi banding terkait penataan dan pemberdayaan padagang kaki lima (PKL) ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (21/3/2018).
Ketua rombongan Pansus DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husein mengatakan, studi banding yang dilakukannya bersama rombongan di lingkungan Pemkot dan DPRD Surabaya, dalam rangka pembahasan dan penataan pemberdayaan pedagang kaki lima untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diembannya.
“Kami bertugas untuk menggodok Raperda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), dan akan dibuat Raperdanya di Kota Batam,” kata Harmidi.
Menurut Harmidi, Surabaya menjadi tujuan studi banding karena salah satu kota besar dan terbaik dalam penataan PKL. Disamping itu, perkotaannya dinilai cukup berhasil bahkan berhasil meraih penghargaan tingkat nasional maupun dunia.
Politisi Partai Gerindra sekaligus wakil ketua komisi 1 DPRD Kota Batam ini mengungkapkan, dalam mengantisipasi maraknya PKL akibat membeludaknya urbanisasi, Pemkot Surabaya membuat kebijakan ketat, baik dalam penataan tempat berdagang dan pendataan orang atau pedagangnya.
Salah satu pengetatan dalam pendataan orang yakni dengan mewajibkan bagi setiap PKL memiliki KTP Surabaya. Begitu juga dengan tempat jualan, berlaku larangan untuk tidak memperjual-belikan dengan pihak lain.
kemudian dalam penataan dan pemberdayaan PKL di kota Surabaya, selalu mengedepankan sosialisasi untuk mensukseskan. Disamping itu, Pemkot Surabaya melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui dinas koperasi dan sektor informal.
Atas hasil studi banding ini nantinya, kata Harmidi akan menjadi masukan bagi Pansus yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengundang SKPD terkait di Kota Batam untuk membahas dan mematangkan materi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda. Tutur Harmidi.
Nikson Juntak
