TELISIKNEWS.COM,BATAM – Kurikulum Merdeka sepertinya belum bisa diterapkan di SLB Negeri Batam, Propinsi Kepulauan Riau (Kepri). Seharusnya kurikulum ini hadus merasakan manfaat Platform Merdeka Mengajar sebagai media belajar untuk meningkatkan kapasitas sebagai guru.
Kurikulum Merdeka dan fasilitas pendukung di dalamnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan dan wawasan seorang guru dalam mengajar. Contoh ruang belajar yang cukup dan guru yang mumpuni dan lengkap.
Dalam PPDB tahun 2023 -2024 ini, sebanyak 30 calon siswa SLB Negeri Batam untuk sekolah dasar luar biasa (SDLB ) tidak diterima belajar alias bersekolah. Sementara sekolah ini adalah salah satu sekolah percontohan di Batam.
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam PPDB, salah satunya membawa hasil tes psikologi. Hasil tes tersebut menjadi acuan melakukan assesment oleh guru-guru di SLBN Batam. Tujuannya untuk mengklasifikasi siswa berdasarkan kelompoknya. Sehingga treatment pembelajaran yang diberikan sesuai.
Dari informasi yang dihimpun media ini, bahwa pihak panitia penerimaan sekolah SLBN Batam menolak calon siswa tersebut dengan alasan kurangnya ruang belajar dan tenaga pengajar.
Hal yang sama juga disampaikan salah seorang wali murid calon siswa yang anaknya tidak diterima di SLBN Batam dan menyampaikan bahwa, anaknya tidak bisa ikut belajar karena kurang ruang kelas dan tenaga pengajar juga tak mencukupi.
“Anak saya sudah usia 7 tahun namun tak diterima belajar di SLB N Batam. Infomasi dari panitia penerimaan siswa menyatakan kurang ruang kelas dan tenaga pengajar tak cukup,” ujjar wali calon siswa pada media ini, Senin (10/7/2023).
Terkait hal ini Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Riau, dokter Tengku Afrizal Dahlan angkat bicara saat dimintai tanggapanya dan menegaskan bahwa, kondisi ini harus segera mendapat perhatian Pemprov Kepri dalam hal ini Dnas Pendidikan Kepriii harus segera mengatasinya.
“Jangan sampai anak didik kita tidak mendapatkan fasilitas dan pendidikan yang seharusnya. Disdik Kepri harus secepatnya mengatasi ini, kasihan anak -anak istimewa iitu tidak bisa belajar,” tegas Afrizal Dahlan,politisi partai Nasional Demookrat (Nasdem) ini.
Kemudian, mencoba untuk konfirmasi dan menanyakan persoalan ini pada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi melalui whatsappnya, tidak ada respon dan tanggapanya hingga berita ini ditayangkan ke publik, (Nik)
Editor : Novi
