TELISIKNEWS.COM,BATAM – Penolakan kelompok pekerja dari FSPMI Batam terus menyuarakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Penolakan tersebut terjadi di tengah menjelang proses putusan revisi peraturan turunan UU Cipta Kerja dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) Yapet Ramo dalam orasi tuntutanya menyampaikan bahwa, aksi hari ke tiga ini menuntut agar pemerintah mencabut Omnibus Law Undang -undang (UU) Cipta Kerja No 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Karena jelas Undang-undang Cipta Kerja itu memberi kekurangan dan ketidaknyaman bagi pekerja. Selain itu, agar pemerintah juga memperhatikan kenaikan UMK tahun 2024,” ujarnya,
“Terus kami kawal soal tuntutan ini, terutama tuntutan secara nasional tersebut. Jika tetap tidak ada perubahan yang dibacakan MK nantinya, kami akan terus melakukan perlawanan teermasuk kenaikan UMK 15 persen,” tegas Yapet Ramon. Senin (2/10/2023) di depan kantor Walikota Batam. (nik).
Editor : Novi
