TELISIKNEWS.COM, BATAM – Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Batam ( Uniba ), menurut informasi bahwa magang belajarnya di Rumah Sakit tipe C, Klinik yang ada di Batam dan Lingga. Bahkan ada yang dilemparkan ke Medan untuk.magangnya.
DR.Ibrahim MPd.Ked (foto istimewa)
“Seharusnya atau idealnya praktek di RS Tipe B, sesuai Akreditasi B yang disandang Kampus Uniba,” ungkap sumber.
Hal ini dibantah langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Uniba, Dokter Ibrahim dan mengatakan: sesuai peraturan RS tempat koas (praktek profesi dokter) sudah berubah. SKDI isinya kompetensi dokter di layanan primer. Kalau di RS besar kasus- kasus advans/ kasus untuk dokter spesialis dan konsultan, sehingga kita harus tempatkan calon dokter belajar kasus di ujung tombak ( layanan primer).
Makanya kita kombinasi dan menekankan pembelajaran yang sesuai SKDI. Tidak ada larangan mahasiswa koas /praktek profesi diluar propinsi.
“Kalau urusan pendidikan dokter yang paling tahu adalah orang yg ahlinya ( yang gelarnya MPd. Ked = Magister Pendidikan Kedokteran),” kata DR. Ibrahim MPd.Ked, Sabtu (27/1/2018) melalui Whatshap.
Sementara untuk menilai kualitas dokter yang ada di Indonesia tentu memerlukan berbagai aspek penilaian. Tidak dapat serta merta kita menentukan kualitas para dokter di Indonesia itu dengan melakukan generalisasi.
Saya sepihak dengan pernyataan beliau bahwa SKDI 2012 yang menjadi dasar acuan para perguruan tinggi untuk mencetak dokter itu sudah cukup untuk menjamin. Yang menjadi pertanyaan adalah apa semua perguruan tinggi sudah melaksanakan kegiatan akademik yang berdasar SKDI ini dengan baik…?
Sekedar informasi, dari 80 an Fakultas Kedokteran yang ada, baik negeri ataupun swasta, baru beberapa persen yang menyandang akreditasi A. Dan bila kita menilik pada website BAN – PT, ada sekitar 30 lebih Fakultas Kedokteran yang baru terdaftar.
Selebihnya akreditasi B, 40 persen dan akreditasi C, 40 persen. Untungnya untuk menjadi dokter memerlukan sebuah ‘ujian nasional’ yang sudah terstandardisasi untuk menjadi sebuah wujud nyata usaha pemerataan terhadap kualitas.
Namun, ujian nasional tersebut juga masih mempunyai masalah dalam meluluskan calon dokter. Ternyata angka kelulusan lebih banyak dicapai oleh lulusan fakultas terakreditasi A.
Jelas, Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 26 ayat 2(dua) huruf a menyatakan, bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
Kemudian, berdasarkan Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 ini dilakukan revisi buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) menjadi lebih sempurna lagi.
Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer.
Setelah SKDI pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada tahun 2006 dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 Tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter dan telah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
SKDI juga menjadi acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. SKDI telah direvisi dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter layanan primer. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti.
Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Ungkapnya
Nikson Juntak dan berbagai sumber
