TELISIKNEWS.COM, BATAM – Penggunaan aset negara( gedung Pemko) oleh Walikota Batam untuk acara pelantikan ormas PMR pada Sabtu (14/4/2018), dikritisi anggota DPRD Batam Udin P. Sihaloho dari partai PDI Perjuangan.
Kalau pak Rudi boleh menggunakan gedung pemko untuk “Pelantikan PMR”, maka menurut Udin, gedung tersebut dinyatakan bebas dan boleh digunakan oleh masyarakat lainnya dengan kegiatan yang sama. Hal ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi dan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat Batam. Tutur Udin, Kamis (19/4/2018).
Menggunakan aset negara untuk kepentingan politik pribadi atas dalih apa pun tentu tidak dapat dibenarkan dan tidak etis. Bukan hanya gedung, tetapi mobil Damkar juga ikut digunakan. Sementara anggaran operasional dan pemeliharaannya berasal dari APBD.
Lanjut Udin, pada saat Wali/Wawa datang ke ruang pimpinan ( Rapim) DPRD Batam, tidak ada pernyataan permohonan maaf atas penggunaan gedung tersebut. Beliau hanya menyatakan kebobolan acara yang berbau erotis.
“Jadi, Pak Wali tidak merasa bersalah atas penggunaan asset negara untuk pelantikan relawannya, dengan menggunakan dana APBD,” ujar Udin P Sihaloho SH, Sekretaris Komisi IV, yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Asset Daerah.
Bahkan pada saat memberikan kata sambutan di acara pelantikan PMR, Walikota Batam menyampaikan akan menugaskan Gintoyono untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam. Pernyataan ini menjadi tanda tanya, apakah seorang anggota DPRD yang bisa duduk di dewan bukan dari hasil pilihan rakyat melalui Partai.?
“Jika Walikota Rudi yang menugaskan Gintoyono, tentu sekali karena beliau merupakan pejabat teras partai di Provinsi Kepri,” pungkas Udin
Sementara, saat dikonfirmasi melalui whatshap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pelantikan ormas yang menggunakan asset negara, sampai berita ini di publis belum mendapat jawaban dari Walikota Batam.
Nikson Juntak
