Terdakwa Mahmoud Perintahkan 21 Kru Kapal MT Arman Turun dari Kapal, Ini Kata Bakamla Zona Batam

Terdakwa Mohamed Abdelaziz (kaos merah) saat berbincang dengan Penasehat Hukumnya, Abdul Bari di PN Batam (Nik).

TELISIKNEWS.COM,BATAM -Kebijakan yang terlalu berani yang dilakukan oleh terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba (MMAMH), WNA Mesir yang memerintahkan dan menyuruh agar 21 kru kapal MT Arman 114 berbendera Iran turun dari atas kapal tersebut.

Sebanyak 21 orang awak kapal MT Arman 114 yang semula menetap di atas kapal, namun sejak kemarin, Jumat (10/5/2024), para kru kapal itu sudah dipindahkan ke salah satu hotel yang ada di Kota Batam, atau tepatnya Hotel Batam Grand Sydney (GS).

Bacaan Lainnya

Sedeangkan pemindahan itu tanpa adanya pemberitahuan kepada penyidik KLHK, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Batam, PT Gass selaku agen kapal dan pihak owner kapal.

Terkait pemindahan ini dijelaskan oleh Kepala Bakamla Zona Batam, Laksamana Rahmawanto saat dikonfirmasi dan juga mengirimkan rilis bahwa 21 kru Kapal.MT Arman 114 itu benar sudah turun dari atas kapal.

Kapten Kapal Arman 114 Berbendera Iran Ngaku Belum Siap Dimintai Keterangan, Sidang Ditunda
Diterangkanya,bahwa terkait penaikan/ penurunan crew itu adalah hak penuh kapten kapal sesuai UU Pelayaran/ internasional, jadi bukan Bakamla, itu tdk benar.

“Kalau Bakamla itu hanya melaksanakan pengamanan saja dan itu sudah dilakukan sejak lama, mungkin sejak 10 bulan yang lalu, sejak ada permintaan bantuan pengamanan dari KLHK,” tulis Rahmawanto melalui whatshapp, Sabtu (11/5/2024) siang.

Dituduh sebagai Nahkoda Kapal MT Arman 114,  Terdakwa Mohamed Abdelaziz Bantah Dakwaan JPU
Selanjutnya, ketika ditanya atas perintah kapten kapal siapa untuk menurunkan 21 kru kapal MT Arman 114 itu dari atas kapal itu ?.

Dijawab Laksamana Rahmawanto atas perintah dari Mahmoud selaku Kapten Kapal MT Arman 114.

Tapi selama persidangan bahwa terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba ini tidak mengakui bahwa dia adalah kapten kapal MT Arman 114. Dia mengaku hanya sebagai Chief Officer.

Lalu kembali Laksamana Rahmawanto mengatakan bahwa Itu dulu, saat ini sudah terbukri dia kaptennya sesuai BAP.

“Saat ini sudah terbukri dia kaptennya sesuai BAP,” ungkapnya.

Kemudian, Laksamana Rahmawanto mengirimkan rilis terkait 21 kru kapal MT Arman 114 turun dari kapal. Ada 11 point yang disampaikan antara lain, demikian isinya:

CREW KAPAL MT ARMAN TURUN KAPAL UNTUK PULANG KE NEGARA ASAL BERTEMU KELUARGA”

Pada Hari Kamis, 10 Mei 2024, 21 crew kapal MT Arman turun dari kapal. Penurunan dilakukan atas perintah kapten MAM, warga negara mesir.

Terkait hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1.21 Crew kapal MT Arman sudah berada diatas kapal selama 1 tahun lebih, selama itu pula mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga.

2.Karena sudah terlalu lama, emosional crew terganggu, sehingga dikhawatirkan akan berakibat fatal bagi barang bukti kasus limbah yang masih disidangkan di pengadilan negeri batam. Beberapa bulan lalu, salah satu crew meninggal karena sakit.

3.Hukum Internasional menegaskan bahwa kapten adalah penguasa dan pengendali atas kapal, termasuk penyusunan dan penurunan anak buah kapal (IMO Conventions, UU Pelayaran Indonesia, KUHD) ,sehingga secara hukum Nahkoda berwenang untuk memerintahkan awak kapal untuk turun, dan kembali ke negara asal dan bertemu keluarga, atas dasar hukum dan kemanusiaan.

4.Bahwa penurunan awak kapal juga dilakukan karena Kapten “MAM”, merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan perawatan barang bukti, berdasarkan surat perawatan barang bukti dari Penyidik KLHK. Agar kapal tetap terawat dan tidak terganggu selama proses hukum, maka untuk menghindari tindakan anarkis dari crew yang secara emosional terganggu karena tidak bisa pulang, maka tindakan menurunkan awak kapal sangat diperlukan. Kapten tidak mau kapalnya dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

5.Bahwa penurunan ABK (anak buah kapal) adalah inisiatif dan kewenangan penuh oleh Kapten Kapal MT Arman, sekaligus Kapten Kapal MT Arman adalah selaku pemegang kuasa penuh terhadap keselamatan kapal beserta isinya. Dan mengingat kapal ada di wilayah kelautan Kepulauan Batam , maka Kapten meminta secara resmi bantuan Bakamla Batam untuk mengawal penurunan ABK oleh Kapten Kapal.

6.Bahwa persiapan pemulangan awak kapal dilakukan karena saat ini agenda persidangan sudah masuk pada tahap Penuntutan, artinya secara hukum seluruh crew sudah tidak diperlukan dalam pembuktian, sehingga bisa secara hukum BERHAK UNTUK TURUN DAN KEMBALI KE NEGARA ASAL. Justru siapapun yang melarang mereka kembali ke negara asal adalah tindakan melawan hukum karena merampas hak asasi manusia para crew yang dijamin deklarasi HAM PBB.

7.⁠Kapten melalui agen telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan tindakan lanjutan proses pemulangan, mengingat para awak kapal kembali melalui pintu Imigrasi Indonesia.

8.Kapten MUM menyatakan proses turunnya awak kapal dilakukan semata-mata untuk menjaga agar barang bukti tidak rusak, dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia para crew kembali kepada keluarga.

9.Bahwa selain itu, keberadaan awak kapal di Indonesia tanpa alasan yang jelas (tidak ditahan dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian) akan menimbulkan masalah baru keimigrasian. Oleh karena itu tindakan memulangkan awak kapal diperlukan dan diharuskan secara hukum.

10.ABK yang diturunkan merasa bahagia dan senang mengingat mereka sudah hamper 1 tahun di dalam kapal dan ingin segera pulang ke Negara asal nya.

11.Permasalahan saat ini adalah ketika KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup) menyerahkan berkas kepada Jaksa (P21) paspor dan dokumen ABK tidak ikut diserahkan kepada Jaksa. Kapten Kapal ingin memulangkan Crew ke negaranya akan tetapi KLHK tidak mau mengembalikan dokumen ABK walaupun sudah berulang kali diminta oleh Kapten Kapal MT Arman

Tim kuasa hukum Kaptwn Kapal MT Arman 114 antara lain: Rudianto Manurung, Pahrur Roji Dalimunte dan Rolas Budiman Sitinjak.

Sebelumnya, terdakwan ini didampingi oleh penerjemah bahasa dan penasehat hukumnya bernama Abdul Bari. Kemudian terdakwa Mohamed Abdelaziz membantah dakwaan Jaksa penuntut umum terkait identitas pekerjaan yang menyatakan bahwa terdakwa adalah Nahkoda Kapal MT ARMAN 114 hingga soal nomor pasport yang berbeda.

Menurut terdakwa bahwa ia bukan sebagai Nahkoda Kapal MT ARMAN 114 melainkan sebagai Chief Officer. Dimana saat itu ia dalam tekanan sehingga dikatakan sebagai Nahkoda Kapal.

” Saya bukan Nahkoda Kapal MT ARMAN 114, saya bekerja di kapal itu sebagai Chief Officer saja,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis hakim.

“Pengecekan tethadap lingkungan dan air laut sudah baik, saya bukan Kapten dari kapal tersebut. Saya mengaku karena waktu itu dibawah tekanan,” ucapnya lagi.

Selain itu, usai persidangan dan sempat di wawancarai media ini, dan terdakwa menegaskan bahwa pekerjaannya di dalam kapal.MT Arman 114 adalah Chief Officer. Terdakwa sempat melarang agar tidak mengambil fotonya dan melarang penasehat hukumnya untuk tidak memberikan steatment. Dalam perkara ini terdakwa Mohamed Abdelaziz tidak ditahan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut bahwa, terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Nik).

Editor : Novi

Pos terkait

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan oleh advertiser. Wartawan Telisiknews.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.