TELISIKNEWS.COM, BATAM – Kasus kecelakan kerja tiga karyawan subcon PT Heaven Crystal di perusahaan maincon yakni di PT Bandar Abadi Tanjung Uncang Batam. Satu bulan 5 hari kasus ini terjadi, penyidik Polisi belum menerapkan tersangkanya
Kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Sabtu 14 Maret 2020 lalu, satu orang meninggal di lokasi galangan kapal yakni Rihat Aruan dan 2 orang mengalami luka bakar.
Terlihat satu orang karyawan PT Bandar Abadi Shipyard Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji Kota Batam kembali dipanggil dan hadir di kantor Polresta Barelang, Sabtu (18/ 4/2020) pagi.
Saat mencoba konfirmasi terkait kasus ini kepada penyidik Polresta Barelang melalui Kanit Iptu Fery dengan whatshapnya, tidak menjawab hingga berita ini diterbitkan.
Kepala UPT Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto dengan tegas mengatakan bahwa setiap perusahaan diwakili Direksi, bertanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Normatifnya, pimpinan perusahaanlah yang bertanggung jawab menyelenggarakan keselamatan kerja.
Tanggung jawab itu bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, tetapi juga memastikan bahwa pekerja yang mengalami cacat karena kecelakaan maupun diputus hubungan kerjanya. Kata Sudianto, Kepala UPT Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya, terkait kecelakaan kerja yang terjadi di PT Bandar Abadi, Sudianto menegaskan bahwa ada kelalaian ditemukan di perusahaan galangan kapal tersebut. Hal itu dipastikan setelah tim pengawasan turun ke lokasi dan menemukan fakta -faktanya.
“Ada kelalain mengakibatkan timbulnya kecelakaan kerja saat itu, pihak perusahaan PT Bandar Abadi maupun subkontraktor sudah kami panggil,” tegas Sudianto.
Lanjut Sudianto, sesuai UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pengusaha bertugas menyelenggarakan keselamatan kerja. Guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemimpin tempat kerja wajib menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja, baik dalam konteks mencegah kecelakaan kerja, mengatasi kebakaran, dan peningkatan K3, maupun memberi pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan.
Sudianto memaparkan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih tegas mengatur, kewajiban pemberi kerja untuk memberi perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan mental dan fisik pekerja. K3 merupakan hak buruh yang harus dilindungi.
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Ketika buruh melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pimpinan (majikan), dan terjadi kecelakaan kerja, kerap muncul pertanyaan siapa yang bertanggung jawab? Merujuk ketentuan UU Ketenagakerjaan, setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja menjadi tanggung jawab perusahaan tempat pekerjaan itu dilaksanakan.
“Defnisi dalam UU Ketenagakerjaan sudah jelas, yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan kerja yakni perusahaan dimana pekerjaan itu dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara, Jefri Iswanto Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Sekupang Batam mengatakan bahwa, karyawan subkon tersebut tidak di daftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Didaftar kami untuk 3 orang karyawan PT Bandar Abadi terdaftar, subconnya sepertinya tidak,” tuturnya. (Tim)
Editor: Nikson Juntak
