TELISIKNEWS COM,BATAM – Dalam masa Pilkada, tim – tim kampanye para paslon mencari peluang untuk bisa bertatap muka dengan tokoh – tokoh masyarakat, gereja, pemuda maupun organisasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menambah pundi – pundi suara di hari H pemilihan tersebut.
Apa itu Politik ?
Berbicara tentang apa itu politik, bukanlah persoalan yang mudah dan gampang. Sejak berabad-abad lampau hal ini telah menjadi tema pembicaraan yang terus berkembang perspektif dan ruang lingkupnya. Bahkan banyak ahli meragukan apakah mungkin dapat merumuskan sebuah defenisi obyektif mengenai politik sebab setiap rumusan selalu mengandaikan adanya pilihan‐pilihan tertentu.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.
Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan.
Dengan demikian maka politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu) untuk mencapai tujuan tertentu.
Sejarah gereja memperlihatkan bahwa sikap gereja terhadap politik selalu memperlihatkan dua sisi yaitu, sebagai sesuatu yang baik dan karena itu harus dimasuki untuk “digarami”, sebaliknya merupakan sesuatu yang tabu dan kotor karena itu harus dihindari supaya jangan “tercemar”.
Menurut DR.A.A.Yewangoe, pemahaman bahwa politik itu tabu bagi gereja (dan orang kristen) telah merupakan masa lampau. Dulu memang sebagai akibat dari kesalehan pietisme orang tidak mempedulikannya.
Politik dianggap kotor dan secara sangat sederhana dipertentangkan dengan kehidupan rohani yang serba kudus. Politik mengurus urusan‐urusan duniawi, dan karena itu tidak pantas dilakukan oleh orang‐orang Kristen yang perhatiannya ke surga.
Tentu saja pengertian seperti ini mesti dipahami di dalam kerangka pemahaman pietisme mengenai dunia dan keselamatan. Tetapi zaman telah berubah. Sejalan dengan perkembangan zaman itu, pengertian terhadap politik pun berubah. Telah lama gereja‐gereja, termasuk gereja‐gereja di Indonesia melihat politik sebagai bidang pelayanan yang tidak boleh diabaikan.
Gereja harus terlibat di dalam pelayanan di bidang politik. Sebab pertuanan Yesus mencakupi segala sesuatu, demikian keyakinan gereja. Tentu saja ini bukan pandangan baru sama sekali, sebab sudah ada di dalam Alkitab dan tulisan‐tulisan bapa‐bapa gereja belakangan kita menemukan ajakan untuk terlibat di dalam politik.
Maka ketika gereja (dan orang Kristen) sekarang melibatkan diri di dalam politik, kita mesti berkata mengenai penemuan kembali tugas yang selama ini diabaikan. Barangkali bisa juga disebut penafsiran kembali terhadap amanat Kitab Suci yang selama ini dikaburkan oleh adanya sikap apriori terhadap politik itu.Aa
Pendeta dan Politik
Benar bahwa kehadiran seorang pendeta sebagai pewarta injil tidak dapat dibatasi cuma dalam ruang kebaktian pada hari minggu saja, tetapi bisa di mana saja dan kapan saja termasuk dalam bidang politik.
Namun yang menjadi persoalan adalah kehadiran sang pendeta di sana adalah “atas nama gereja” atau atas nama dirinya sendiri. Kalau kehadirannya “atas nama gereja” maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada gereja yang “mengutus” pendetanya untuk terlibat dan melibatkan dirinya dalam politik (praktis)?.
Dalam konteks GMIT belum ada satu keputusan pada aras sinodal untuk mengutus pendeta-nya menjadi politikus profesional. Kalau toh ada pendeta yang mengambil keputusan untuk menjadi “calon” legislatif atau eksekutif itu adalah keputusan pribadinya dan keputusan kekuatan (partai) politik yang mengusungnya.
Namun demikian, pendeta sebagai seorang warga masyarakat dan warga negara patut menjalankan hak dan kewajiban politiknya, tentu berdasarkan nilai-nilai kristiani dan hakekat jabatan kependetaan yang disandangnya.
Untuk melakukan hal-hal ini ada banyak cara yang bisa dilakukan, tidak cuma harus menjadi anggota legislatif atau berpolitik praktis. Mengapa ? Karena untuk menjadi seorang politikus mesti memiliki persyaratan (kualifikasi) tertentu, paling kurang kokoh integritas kepribadiannya (supaya jangan jadi koruptor), mempunyai visi pilitik dan komitmen politik yang jelas (supaya tidak menjadi oportunis) dan memahami cara kerja dalam dunia politik secara profesional (supaya tidak mengecewakan para pendukungnya).
Oleh sebab itu kehadiran seorang pendeta dalam dunia politik praktis bukan terutama masalah doktrin jabatan menyangkut salah atau benar ; melainkan masalah etika, boleh atau tidak boleh dan motivasinya.
Jadi, apakah seorang pendeta yang sedang aktif melayani jemaat boleh masuk dalam politik praktis misalnya dengan menjadi caleg salah satu partai politik? Menurut saya, sebaiknya tidak boleh. Tetapi dalam praktek “kasus” seperti ini ditentukan oleh keputusan sang pendeta dan pengaturan “lembaga” gerejanya.
Ada gereja yang memperbolehkan pendetanya merangkap sebagai pelayan jemaat sambil berpolitik. Ada yang mengatur supaya selama menjadi politikus status kependetaannya “digantung” dan dapat dipakai lagi kalau sudah berhenti dari aktivitas politik praktis. Ada pula gereja yang mencabutnya sama sekali, silahkan berpolitik tapi tanggalkan kependetaan.
Pada suatu kesempatan konferensi pers di Kupang seusai pembukaan Sidang MPL PGI (2013) Ketua Umum PGI mengatakan bahwa “Gereja jangan terjebak dalam politik praktis, para pendeta di seluruh Indonesia agar tidak terlibat dalam politik praktis.
Karena itu, jika ditemukan adanya pendeta yang terlibat maka pendeta itu mengatasnamakan dirinya, ia tidak mewakili gereja”. Gereja lebih besar dari diri seorang pendeta. (Red/Nikson Juntak ).
