TELISIKNEWS.COM,BATAM – Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi aparatur sipil negara di lingkungan pejabat Pemerintahan Kota Batam, Kepulauan Riau, telah mencapai 100 persen per 26 Maret 2019.
Hal itu ditegaskan oleh Efrius yang sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, dan saat ini menjabat Kabag Humas Pemko Batam.
Dijelaskan oleh Efrius, seluruh penyelenggara negara untuk pejabat esalon 2, 3, 4, pejabat pengadaan, auditor dan bendahara dengan jumlahnya 1.178 orang.
“Pemkot Batam sudah capaian 100 persen per 26 Maret 2019 lalu,” kata Efrius, Jumat (29/3/2019) sore melalui WhatsApp.
Dikutif dari law-justice.co, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 27 instansi dengan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100 persen.
“Di tengah masih rendahnya tingkat kepatuhan LHPKN secara keseluruhan, yang masih mencapai 52,77 persen dari sekitar 336 ribu wajib lapor per 27 Maret 2019, ternyata ada sejumlah instansi dengan kepatuhan yang sangat tinggi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Adapun, kata dia, 27 instansi yang tingkat kepatuhannya telah 100 persen terdiri dari DPRD pada 14 kabupaten/kota, tujuh pemerintah provinsi, empat BUMN/BUMD, dan dua perusahaan daerah.
“Sedangkan 60 institusi lainnya tercatat kepatuhan pelaporan LHKPN periodik melebihi 90 persen,”kata Febri.
Berikut daftar 27 instansi dengan kepatuhan LHKPN 100 persen.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Pemerintah Kota Batam
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- PT Bank Jambi
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
- Pemerintah Kota Gorontalo
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- Pemerintah Kabupaten Boyolali
- DPRD Kabupaten Boyolali
- DPRD Kabupaten Luwu Utara
- DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
- DPRD Kabupaten Alor
- DPRD Kabupaten Tana Toraja
- DPRD Kabupaten Merauke
- DPRD Kabupaten Batang Hari
- DPRD Kabupaten Bangka Tengah
- DPRD Kota Gorontalo
- DPRD Kabupaten Barru
- DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
- PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
- DPRD Kabupaten Malinau
- DPRD Kabupaten Boven Digoel
- PD Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
- PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
- PT Cemani Toka.
Nikson Juntak