TELISIKNEWS.COM,BATAM – Hasil rapat kabinet terbatas di Istana pada hari Rabu (12/12/2018) lalu yang memutuskan bahwa, BP Batam tidak dibubarkan namun langsung dirangkap Walikota Batam.
Kegundahan di tubuh BP Batam jelas akan gusar, karena jabatan rangkap yang akan dipegang Walikota Batam nanti pasti dilema. Dimana Ketua BP jabatannya struktural PNS yang merupakan perpanjangan tangan pusat. Sementara Walikota jabatan politik, ini dua hal yang berbeda.
“Kita harus tahu bahwa Jabatan politik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Ini dua hal yang berbeda antara jabatan struktural PNS. Jadi pemerintah seharusnya revisi kembali agar masyarakat tidak binggung,” kata seorang akademisi pada media ini, Sabtu (15/12/2018).
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meluruskan pemberitaan yang menyatakan bahwa pemerintah melalui Rapat Terbatas Kabinet telah membubarkan Badan Pengusahan (BP) Batam.
Humas Kemenko Perekonomian dalam siaran persnya Kamis (13/12) pagi menyebutkan, Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12) telah mengambil keputusan penting yang merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam.
“Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam, dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam,” penjelasan tertulisnya Kamis (13/12) lalu.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo meminta agar seluruh pegawai BP Batam tetap mempertahankan profesionalisme kerja. Dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terkait keberadaan BP Batam.
“Pimpinan boleh berganti dan sudah dilakukan beberapa kali. Tetapi kita sebagai karyawan BP Batam, harus tetap mempertahankan semangat dan profesionalisme kerja,” ujarnya, Jumat (14/12/2018) saat senam bersama di akhir tahun 2018 yang disiarkan langsung facebook Bifza milik BP Batam.
Nikson Juntak
